Bisakah Puan Maharani Bekerja Sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan?

Puan Maharani, puteri dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarno Puteri, akhirnya menjabat sebagai Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam ‘Kabinet Kerja Jokowi-JK’ yang diumunkan Presiden Jokowi di Istana Negara, Minggu, (26/10).

Melihat curriculum vitae (CV) Puan Maharani seperti dikutip dari Wikipedia, pertanyaan pun muncul terhadap cucu dari Presiden RI pertama, Soekarno, ini. Bisakah Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPR periode 2004-2009 ini bekerja sebagai Menko yang memiliki tantangan berat dan strategis tersebut? 

Puan Maharani lahir pada 6 September 1973. Ia sudah mengenal dunia politik sejak usia sangat muda. Persinggungan pertama Puan Maharani dengan politik adalah saat duduk di bangku  Sekolah Menengah Pertama ( (SMP) ketika ibunya, Megawati Soekarno Putri, mulai aktif kembali dalam kancah perpolitikan Indonesia.

Kala itu, Megawati mulai sering berkeliling Indonesia dan Puan Maharani kecil mulai menyaksikan bagaimana seorang politisi bekerja.

Saat duduk di Sekolah Menengah Atas (SMA), Puan Maharani mulai mendampingi dan menyaksikan langsung ibunya dalam kegiatan politik. Bahkan, Puan Maharani pernah menyaksikan ketika ibunya, Megawati, dikonfrontir langsung oleh utusan penguasa yang melarang ia masuk dalam struktur PDI.

Dari situlah, Puan belajar bagaimana secara tenang menghadapi tekanan politik dan tetap berpegang teguh pada perjuangan.

Masa kuliah Puan Maharani di Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) juruan Jurusan Komunikasi Massa. Puan Maharani sempat magang di majalah ‘Forum Keadilan’.

Pada tahun 2006 Puan Maharani mulai terlibat aktif dalam organisasi politik dengan menjadi anggota Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Bidang Luar Negeri.

Pada 2009, Puan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari Dapil Jawa Tengah V (Surakarta, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali). Puan akhirnya terpilih dengan suara terbanyak kedua di tingkat nasional yaitu 242.504 suara.

Di internal PDI Perjuangan, Puan Maharani dipercaya menjadi Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga yang memiliki peran strategis dalam penentuan sikap politik dan komunikasi Partai dengan organisasi lainnya. Puan Maharani dikenal mengedepankan pesan bahwa PDI Perjuangan harus menjadi "Sistematis, Realistis, Ideologis".

Dengan tantangan yang sangat berat khususnya bidang pembangunan manusia dan kebudayaan kedepan, maka terobosan Puan Maharani harus dibuktikan selama lima tahun kedepan.