Mengapa Rahim PPP Berbuah Janin Perpecahan?

Partai Persatuan Pembangunan (PPP), partai yang menglaim sebagai ‘Rumah Besar Umat Islam’ itu kembali gaduh. Kali ini, kegaduhan datang dari para penghuninya yang duduk di parlemen. Bahkan, kegaduhan tersebut lebih memalukan, karena ada aksi oral seorang kader yang secara etik tak pantas dilakukan oleh seorang kader partai berbasis muslim. (Baca : Memalukan ! Ketua Fraksi PPP Banting Meja, Naik Meja Pimpinan DPR Pula).

Kegaduhan demi kegaduhan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, memaksa sebuah analisis untuk mempertanyakan, mengapa rahim PPP selalu menyimpan janin perpecahan? Sebab, sepanjang sejarah partai berlambang kabah ini, kegaduhan seperti sudah lumrah, lazim dan biasa. Padahal, dalam pengelolaan partai modern, soliditas, kesatupaduan menjadi modal utama menjadi pemenang.

KREDIT FOTO : YOGI ARDHI/REPUBLIKA.CO.ID

Beberapa pekan lalu, ada rasa tersimpan lahirnya rekonsiliasi dan empati untuk merasa memiliki terhadap partai yang sudah membasis dan membumi itu. Adalah pernyataan dari Ketua Umum Romahurmuziy setelah terpilih secara aklamasi dalam Muktamar di Surabaya yang sempat menyejukan. (Baca : PPP Baru Telah Dilahirkan Tidak PPP Kedua dan Ketiga).

Namun,faktanya kegaduhan malah semakin menjadi-jadi. Kemana muka partai berbasis muslim ini akan berlabuh? Masihkah akan terus memertontonkan pertikaian dan kegaduhan yang lebih hebat lagi? 

Jika sejenak kilas balik sejarah panjang PPP, seolah ada ‘kutukan’ jika ‘janin’ dalam rahim PPP tak pernah subur tumbuh dalam harmoni, malah menjadi petaka dan konflik.

Pada tahun 1970, Naro mengudeta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Parmusi yang dipimpin Djarnawi Hadikusumo dan Lukman Harun. Naro pun ditunjuk menggelar muktamar guna memilih pengurus Parmusin namun muktamar malah berakibat ricuh.

FOTO : MANDAILINGONLINE.COM

Parmusi adalah faksi yang membangun PPP bersama faksi Nahdlatul Ulama (NU pada 5 Januari 1973. Naro sendiri menurut pengakuannya kepada majalah Tempo nomor 16/XXVIII/21 Juni - 27 Juni 1999, ide fusi partai Islam ke PPP itu murni ide dirinya. Namun, entah mengapa, Naro begitu beringas dan barbar.

Karena Muktamar ricuh, Soeharto kala itu campur tangan dengan menunjuk Mintaredja sebagai ketua bahkan sampai dua periode (1978-1984 dan 1984-1989). Mintaredja adalah seorang menteri negara yang pernah menghuni penjara Kalisosok karena korupsi.

Pada tahun 1984, NU secara resmi menyatakan kembali ke khitah 1926 dan berdiri netral di atas semua golongan serta otomatis keluar partai. Itu semua tak lain karena NU yang dimotori KH Yusuf Hasyim merasa sebagai pihak yang terus dirugikan.

Pada 1989, Ismail Hasan Metareum terpilih sebagai ketua Umum PPP, dalam proses yang tidak mulus. Kala itu, Orde Baru yang sudah tak mesra lagi dengan Orde Baru berusaha memasukkan calon yang diajukan Soeharto, Mahdi Tjokroaminoto. Namun ia ditolak peserta muktamar. Naro sendiri berseteru dengan Soeharto karena mengajukan diri sebagai presiden di Sidang Umum MPR 1988.

Pada 2002, Hamzah Haz memimpin PPP selama dua periode (1998-2003 dan 2003-2007). Pada era ini pun, konflik internal kembali menyeruak. Adalah Zainuddin MZ yang kecewa, bersama beberapa tokoh PPP mendirikan PPP Reformasi. Partai baru itu pada 2003 berubah nama menjadi Partai Bintang Reformasi.

Pada 2007 Suryadharma Ali memimpin partai. Lagi-lagi ia berkonflik dengan Bachtiar Chamsyah, ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP yang berasal dari Parmusi, dengan Suryadharma yang NU. Pertikaian antara keduanya pun mengingatkan konflik antara Naro dengan Djarnawi Hadikusumo dan Lukman Harun. Saat itu, seluruh kader Bachtiar dipecat.

Pada 20 April 2014 Rapat pimpinan nasional yang digelar di kantor Dewan Pimpinan Pusat PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, memutuskan pemecatan sementara Suryadharma Ali sebagai ketua umum.

Ikhtiar penggulingan Suryadharma dibalas dengan pemecatan terhadap Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP Suharso Monoarfa dan enam pengurus provinsi. Antara lain, Suharso Monoarfa, Ketua DPW Jawa Barat Rahmat Yasin, Ketua DPW Jawa Timur Musyaffa Noe, Ketua DPW Sulawesi Selatan Amir Uskara, Ketua DPW Sumatera Utara Fadly Nursa, dan Sekretaris DPW Kalimantan Tengah Awaluddin.

Pada 16 Oktober 2014. Romahurmuzy ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) setelag terpilih secara aklamasi dalam Muktamar di di Hotel Empire Palace Surabaya.

Sebelumnya, Ketua Sidang Paripurna Pemilihan, Suharso Monoarfa, mengatakan, dengan kesepakatan pihaknya menjadikan Insinyur Haji Romahurmuziy sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan periode 2014-2019. 

Bagaimana kelanjutan konflik PPP selanjutnya? Sebab, sudah dipastikan konflik PPP masih harus menunggu proses politik di DPR setelah Kementerian Hukum dan HAM menandatangani Surat Keputusan (SK) DPP versi Romahurmuziy.