Jika 20 Hal Ini Terpenuhi, Maka Jokowi Jadi Presiden Lagi

Jokowi Dodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) sudah dilantik menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia pada 20 Oktober 2014. Melihat tingginya harapan masyarakat terhadap Jokowi-JK, sampai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Ahok, memrediksi tahun 2019 masih jatahnya Jokowi sebagai presiden.

Benarkah mantan Walikota Solo itu akan mudah dan sukses menjadi presiden untuk yang kedua kalinya? Berikut ada 20 hal yang jika Jokowi berhasil memenuhinya bisa mengantarkannya kembali menjadi Indonesia periode 2019-2024.

Satu:  Istana ‘Merakyat’

Istana Negara selama ini dianggap ‘angker’ bagi para pencari keadilan. Dengan Jokowi menjadi presiden, masyarakat berharap Istana Negara lebih ramah dan friendly dengan rakyat. Protokoler harus tetap berlaku. Terlalu longgar juga, Istana Negara tidak baik. Minimal, setiap para pencari keadilan datang ke istana, Jokowi hadir bersama mereka.

Lebih baik lagi jika, secara periodik presiden melakukan pertemuan dengan rakyat di Istana Negara. Pada saat Gus Dur, istana sudah sangat bagus menjadi ‘rumah rakyat’. Jokowi pun bisa melakukan hal yang sama, tanpa mengurangi derajat kehormatan Istana Negara sebagai tempat bekerja presiden. (Baca : Bisakah RakyatTemui Jokowi di Istana Kelak?

Apakah tanda-tanda istana lebih familir dengan rakyat, itu akan terjadi saat Presiden Jokowi melakukan hal tak biasa melakukan wawancara langsung dari istana. Begitupun dengan Wapres Jusuf Kalla pada (22/10) malam, melakukan telewicara langsung dari istana wapres dengan salah satu televisi swasta nasional.

Dua: Menteri Bersih dan Bisa Bekerja

Jika menteri dalam kabinet Jokowi-JK bersih bisa bekerja sesuai dengan harapan rakyat, maka Jokowi akan lebih mudah melenggang menjadi presiden kembali pada 2019 mendatang.

Persoalannya adalah, pemerintahan kedepan menghadapi tantangan luar biasa. Selain itu, akan menjadi lebih sulit dan tidak mudah bagi para menteri bekerja sesuai ekspekstasi dan ‘tekanan’ rakyat. Salah satu persoalan didepan mata misalnya, pemerintah harus menyelesaikan persoalan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Isu BBM sangat rentan dengan politisasi dan menjadi polemik. Meskipun menterinya bersih, tapi kebijakan BBM yang diambil kelak dianggap merugikan rakyat, maka akan sulit juga bagi Jokowi menjadi presiden kedua kali. Sebab, salah dalam mengambil kebijakan dalam pemerintahan, kelak akan menjadi isu-isu politik menjelang piplres berikutnya. (Baca juga : Kabar Kabur Kibar Kabinet Jokowi-JK)

Tiga: Tidak Ada Kroni Korupsi

Mungkin putera-puteri Jokowi tidak akan melakukan korupsi. Selain tidak ada yang berpolitik, juga putera Jokowi masih ada yang menempuh pendidikan dan tidak ada yang berpolitik. Bahkan, ada yang mendaftarkan diri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). 

Tapi beberapa kolega, teman dekat atau pendukung Jokowi-JK tidak ada jaminan bebas dari korupsi. Mungkin nanti mereka dalam kasus korupsi bukan aktor intelektual, namun disebut saja dalam sebuah persidangan kasus korupsi dan menjadi saksi, ini akan berbahaya untuk lima tahun berikutnya.  

Jika seluruh kroni Jokowi-JK bebas dari korupsi selama lima tahun, maka pada 2019 Jokowi akan dengan mudah menjadi presiden.

Empat: Ada Aksi Nyata 100 hari pertama

100 hari pertama bekerja memang tidak bisa menjadi patokan. Namun, seolah ada hukum tidak tertulis, publik ingin tahu keberhasilan Jokowi-JK selama 100 hari memimpin Indonesia.

Jika terbukti berhasil, kepemimpinan Jokowi-JK akan dikenang oleh masyarakat sepanjang masa menemukan formula jitu meletakan fondasi dasar pekerjaan yang memikat rakyat.

Makanya, kinerja 100 hari Jokowi dan wakilnya JK, tidak hanya sekedar rutinitas pertemuan atau sapari politik semata, melainkan ada satu atau dua program kerja yang berjalan dan dampaknya dirasakan benar oleh masyarakat.

Lima: Pilkada tetap langsung

Presiden Jokowi harus berani meyakinkan parlemen agar menyetujui Perpu yang diajukan oleh presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jika semua fraksi DPR merestui Perpu, dan pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota tetap dipilih oleh rakyat, maka itu merupakan prestasi luar biasa.

Jokowi melalui partai pendukungya di parlamen, harus bisa meyakinkan bahwa, sosok dirinya adalah produk pilkada langsung. Belum tentu Indonesia memiliki sosok pemimpin populer seperti Tri Rismaharini, Ahok, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil dan yang lainnya.

Mereka semua sudah membuktikan bekerja sesuai dengan kehendak rakyat dan banyak melakukan inovasi untuk kemajuan daerahnya. 

Enam: Jokowi Tetap Blusukan

Gaya blusukan sudah menjadi trend dari Jokowi. Selama menjadi presiden, tradisi tersebut harus tetap dipertahankan. Jika tidak, maka derajat kepercayaan rakyat lambat laun akan berkurang.

Blusukan adalah merk dan brand yang sudah melekat dengan sosok Jokowi. Sekalipun banyak pejabat termasuk presiden SBY melakukan blusukan, namun belum bisa menjadi merk dari Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.

Cara dialog Jokowi dengan rakyat adalah khas. Gaya merakyat dan ndeso-nya tidak dimiliki oleh pemimpin lain di Indonesia.

Tujuh: Parlemen Dinamis

Meskipun pimpinan MPR dan DPR dikuasai oleh rival politik Jokowi yakni Koalisi Merah Putih (KMP), Presiden Jokowi harus bisa mencairkan peta politik, sehingga tidak ada keraguan publik terhadap lajunya roda pemerintahan.

Apalagi, saat ini politik sudah berimplikasi dengan ekonomi secara nyata. Fluktuasi rupiah banyak ditentukan oleh hiruk-pikuknya politik. Jika politik parlemen dinamis, semuanya akan mulus. (Baca juga : Suka Tidak Suka Tiga Hal Ini Bisa Ganggu Jokowi-JK)

Delapan: Masalah Jakarta Selesai

Campur tangan kebijakan presiden yang konkrit terhadap pembangunan ibukota harus dirasakan benar oleh warga Jakarta. Jakarta adalah simbol negara.

Jika penyakit Jakarta berupa macet masih terjadi, dan presiden tidak mengeluarkan kebijakan—yang beberapa diantaranya masih bergantung dengan pemerintah pusat—maka kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi yang mantan Gubernur DKI akan berkurang. Rakyat pun akan berkata : “terlaaaaalu”

Apalagi, Jokowi pada saat menjadi Gubernur DKI sudah mengambil kewenangan pemerintah pusat dalam memperbaiki jalan. Sehingga, dirinya tahu mana kewenangan pusat yang harus segera diselesaikan. 

Sembilan: Papua Mendapat Perhatian

Papua harus menjadi perhatian penting dalam pemerintahan Jokowi. Masih ingat ketika Papua menjadi sorotan publik seantero Nusantara, bahwa telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif yang disangkakan oleh kubu Prabowo-Hatta?

Perhatian terhadap Papua harus dengan program khusus dan spesial. Disanalah ada budaya dan kearifan yang harus tetap dijaga. Jokowi bisa mengeksplorasi hal tersebut. Apalagi, pada saat kampanye, ia sudah berjanji, jika terpilih menjadi presiden, ia akan berkunjung ke Papua. Jika nazar politik itu ditunaikan, Jokowi akan ‘selamat’ dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat Papua pada 2019 mendatang.

Jokowi memiliki lima nazar politik terhadap Papua yang disampaikan saat berkampanye di daerah tersebut antara lain: Pertama, menyejahterakan tentara dan guru di perbatasan. Kedua, membebaskan pengangguran di Papua. Ketiga engentaskan konflik masyarakat. Keempat, membuat tol laut sehingga ongkos angkut ke papua menjadi lebih murah dan kelima, renegosiasi perusahaan asing di Papua

Sepuluh: Aksi Nyata Untuk Palestina

Pada saat presiden dijabat oleh Presiden SBY, banyak bantuan dan diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mendukung Palestina dari penjajahan Israel.

Kedepan, Jokowi harus lebih dari sekedar memberikan bantuan. Namun, melakukan kunjungan kerja langsung ke Palestina sebagai bentuk aksi nyata memberikan dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina. 

Setiap ada gejolak Palestina, masyarakat muslim pun ikut terhentak. Selama ini, presiden selalu lamban mengeluarkan sikapnya terhadap gejolak di Palestina tersebut.

Pada saat debat capres Jokowi berkata: "Saya dan JK mendukung penuh Palestina menjadi negara merdeka dan mendukung penuh Palestina menjadi anggota penuh Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)," katanya.