Kabar Kabur Kibar Kabinet Jokowi-JK

Calon menteri yang akan menjadi pembantu Jokowi Dodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) rencananya akan diumumkan Minggu (26/10). Presiden sendiri sebenarnya memiliki waktu 14 hari untuk mengumumkan dan menetapkan menteri, sejak dilantik pada 20 Oktober 2014 mendatang. Publik nampak sudah tak sabar menanti pengumuman calon menteri tersebut.

Salah satu penyebab Presiden Jokowi menunda beberapa kali pengumuman menteri, karena mencari pengganti terhadap calon menteri yang berpotensi terjerat korupsi yang sebelumnya sudah diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terobosan Presiden Jokowi bermitra dengan KPK dalam menetapkan sosok para pembantunya, ditanggapi beragam oleh pengamat politik di media. Kubu pertama menilai, lambannya Jokowi mengumumkan menteri, bukan semata karena ada verifikasi KPK, melainkan ada tarik ulur kepentingan partai politik (parpol) untuk memaksakan kehendaknya sendiri.

Sementara, kubu lain menyebut, tidak apa lamban menetapkan pengumuman menteri terpenting pemerintahan kedepan terbebas dari penyakit akut yang bernama korupsi.

Bagi saya, Jokowi dan kabinetnya, apapun bentuknya nanti, bisa jadi tidak memuaskan pasangan Jokowi-JK sendiri. Saya yakin dan percaya, jika formula kabinet hanya berdasarkan kehendak Jokowi-JK nama-nama menteri sudah selesai. Namun, keduanya mencoba mengakomodir berbagai kepentingan, terutama dari partai politik pengusung. Wajar juga jika sang presiden dan wakil presiden merasakan ‘sakitnya itu disini’.

Tinggal satu garansi Jokowi-JK kepada publik. Bisakah para menteri yang akan bergabung dalam Kabinet Indonesia Hebat (KIH) ini, mampu bekerja sesuai dengan harapan rakyat? Atau malah menodai usaha perbaikan yang tengah dilakukan oleh mantan Walikota Solo dan Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) tersebut?

Membedah pembentukan menteri era Jokowi-JK, sejak awal ada penegasan yang disampaikan oleh Jokowi bahwa, kalangan profesional akan mendominasi jajaran menteri. Menteri yang berasal dari partai politik (parpol) kinerjanya memang kinerjanya kurang memuaskan.

Berbeda dengan menteri yang berasal dari profesional. Sebut saja Chairul Tanjung dan Dahlan Iskan di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Keduanya dari kalangan profesional. Terbukti, kinerja keduanya menawan dan banyak menuai pujian. Beda 180 derajat dengan menteri dari partai yang masih jauh dari harapan publik. (Baca juga : Pengusaha dan Pemerintahan Baru Jokowi-JK)

Lalu, apakah menteri era Jokowi-JK yang berasal dari kalangan profesional akan menunjukan taring yang sama? Masih butuh waktu. Minimal dalam 100 hari mereka harus bisa melakukan terbobosan signifikan untuk perbaikan Indonesia kedepan.  

Hal lain yang masih harus ditunggu adalah, benarkan Jokowi-JK sudah memberlakukan cleaning house policy dalam pembentukan menterinya? Atau jangan-jangan hanya bersih diluar, sementara dalamnya banyak noda yang akan mengotori perjalanan pemerintahan kedepan.