Suka Atau Tidak Suka, 3 Hal Ini Bisa Ganggu Jokowi-JK

Terpilihnya Jokowi sebagai presiden, memberikan harapan terwujudnya perubahan besar dalam keindonesiaan yang baru. Sesuai dengan tagline pada saat kampanye, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, ingin memberikan bukti bahwa Indonesia bisa lebih maju jika dirinya menjadi presiden. (Baca juga : Indonesia Baru dan Indonesia Lama)

Sejak awal pencalonan sebagai presiden, mantan Walikota Solo ini sudah menuai pro dan kontra. Ada anggapan bahwa, jika Jokowi menjadi presiden, maka ia hanya akan menjadi alat politik Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarno Putri.

Bahkan, kecurigaan itu sudah muncul saat pengumuman nama-nama menteri yang tarik ulur. Sampai menyeruak isu ada tekanan dari partai politik yang tak lain PDI-P. Kecurigaan publik diatas harus segera dimentahkan oleh Jokowi.

Jangan biarkan anggapan itu menggurita dan menjalar selama lima tahun. Jika Presiden Jokowi lolos dari masalah ini, maka peta politik, khususnya legitimasi Jokowi sebagai presidennya bagi seluruh warga bangsa akan ‘getar membahana’.

Sebab, salah satu tugas berat Jokowi lima tahun kedepan, selain bisa mewujudkan program prorakyat, juga mencairkan peta politik Indonesia yang beku, kaku, dan lembab, menjadi lebih dinamis, proporsional, dan politik transaksional.

Harus jujur diakui, secara fisik, Indonesia selama dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sepuluh tahun lamanya banyak mengalami kemajuan. Namun sayang, secara mental, masyarakat mengalami kejenuhan dengan banyaknya menteri yang terjerat korupsi. 

Makanya, unjukrasa tak kunjung sudah, bentrokan antarormas dan antaraparat, menjadi bukti ada kejenuhan warga bangsa terhadap sosiopolitik tanah air.  

Kejenuhan semakin membuncah, ketika Ketua Umum Partai Demokrat itu, saat masa injury time sebagai presiden, melakukan kesalahan fatal tidak memberikan kartu merah kepada kadernya yang bermain di parlemen, sehingga menggolkan Undang-Undang Pilkada.

Meskipun SBY sendiri kemudian melakukan serangan balik dengan mengeluarkan Perpu. Inipun belum berbuah gol, karena masih harus dikaji oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Lalu, seperti apa tantangan politik yang harus diselesaikan oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK)?

Pertama, suka atau tidak suka, parlemen yang didominasi oleh pendukung Prabowo-Hatta dalam bingkai Koalisi Merah Putih (KMP), setidak-tidaknya bisa menghalangi untuk memuluskan seluruh program Jokowi-JK.  

Anggap saja, ada tekanan relawan dari media sosial ketika pembangkakangan parlemen itu terjadi. Namun, tetap saja sosok Jokowi memiliki peran penting menyelesaikan persoalan dengan cara lebih egaliter. Artinya, sosok Jokowi tetap yang pertama dan utama untuk mencairkan suasana politik lima tahun kedepan.

Kedua, suka atau tidak suka, kabinet yang dibentuk oleh Jokowi-JK tidak akan memuaskan semua pihak, termasuk para anggota DPR dari kubu KMP. Hal ini, bisa menjadi sasaran empuk bagi parlemen melakukan ‘pembusukan’ pemerintahan Jokowi-JK secara halus.  

Bahkan, bukan tidak mungkin akan terjadi politisasi secara masif untuk menyebut, Jokowi-JK tidak bisa membentuk kabinet seperti yang dijanjikan pada saat kampanye.

Memang ada terobosan dari Presiden Jokowi dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, tetap saja kinerjanya akan menjadi sorotan parlemen selama lima tahun. Mungkin menterinya bersih, tapi jika tidak bisa bekerja sebagaimana yang diharapkan publik, maka akan sangat berbahaya.

Ketiga, suka atau tidak suka, faktor menteri dari partai politik (parpol) akan menjadi mesiu yang suatu saat bisa meledak dan membakar peta politik Indonesia. Jika saja, menteri dari parpol bisa melepas jabatannya sebagai pengurus partai, mungkin publik tidak akan terlalu kecewa.

Namun, jika menteri yang berasal dari parpol, tidak berani menanggalkan identitas partainya, maka kerawanan dan kerentanan politik akan kembali menjadi sarapan publik yang setiap hari harus menonton para pengamat berpolemik membicarakan itu.

Ketiga faktor diatas, menurut hemat saya, sangat penting menjadi perhatian pemerintahan Jokowi-JK jika menginginkan politik Indonesia Baru yang lebih dinamis tanpa mengabaikan program-program yang pro rakyat.

Peta politik Indonesia kedepan, akan indah pada waktunya jika jika Jokowi-JK bisa menyelesaikan ketiga persoalan tersebut.