Jika 20 Hal Ini Terpenuhi, Maka Jokowi Jadi Presiden Lagi (2)

Jokowi Dodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) sudah dilantik menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia pada 20 Oktober 2014. Melihat tingginya harapan masyarakat terhadap Jokowi-JK, sampai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Ahok, memrediksi tahun 2019 masih jatahnya Jokowi sebagai presiden.

Benarkah mantan Walikota Solo itu akan mudah dan sukses menjadi presiden untuk yang kedua kalinya? Berikut adalah hal ke-11 sampai ke-20 yang jika Jokowi berhasil memenuhinya bisa mengantarkannya kembali menjadi Indonesia periode 2019-2024. (Baca juga : Jika 20 Hal Ini Terpenuhi, Jokowi Jadi Presiden Lagi)  

Sebelas: Harga bahan pokok stabil

Sederhana sebenarnya permintaan rakyat Indonesia yang mayoritas petani. Mereka tidak tahu caranya yang penting harga bahan pokok stabil. Seperti petani karet misalkan, saat ini harganya sebesar Rp4000 perkg. Padahal, sebelumnya bisa mencapai Rp10.000 perkg.

Dalam konteks ini saja,Pemerintahan Jokowi-JK, harus membuat regulasi yang tegas dan menindak oknum yang mempermainkan harga karet tersebut. Jika sukses selama lima tahun menyetabilkan harga, maka tak sulit untuk kembali melenggang ke Istana Negara.

Persoalan harga jangan hanya jadi alat politik menjelang kampanye. Harus ada bukti nyata. Sepenuhnya kebijakan itu saat ini ada di tangan Jokowi sebagai presiden.

Dua belas: Revolusi Mudik Lebaran

Tradisi lebaran selalu dinodai dengan kemacetan dan korban jiwa. Nah, Presiden Jokowi harus melakukan revolusi terkait regulasi mudik. Misalkan, tiket online, perbaikan infrastruktur jalan yang tidak dilakukan pada saat menjelang lebaran, namun dilakukan secara berkesinambungan.

Setidaknya ada empat masalah dalam setiap mudik lebaran yang harus diselesaikan oleh Jokowi. 

Pertama, gangguan lalu lintas adalah penggunaan jalan nasional yang tidak benar. Kedua, meningkatnya penggunaan kendaraan darat saat mudik.

Ketiga, membuat peraturan dan pengawasan kegiatan mudik angkutan laut dan ASDP. Keempat, belum tertibnya pelayanan keluar masuk penumpang di terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandar udara.

Tiga belas: Tegas Dalam Pertemuan Internasional

Presiden Jokowi sudah menegaskan pada saat kampanye, untuk berperan aktif di dunia internasional dengan politik bebas aktif. Sejauh ini, Indonesia hanya menjadi objek penderita dalam berbagai forum internasional.

Jika Jokowi mampu memberikan tindakan tegas terhadap negara yang mencoba ‘mempermainkan’ atau melakukan perbuatan tercela terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diluar negeri misalkan, itu lebih bagus.

Selama ini citra Jokowi di dunia internasional sudah sangat bagus. Belum ada dalam sejarahnya sebuah media bergengsi Amerika, Time, memberikan porsi khusus kepada presiden yang baru dilantik selain kepada Jokowi. Pada 27 Oktober 2014, Jokowi akan menjadi cover majalah bergengsi Paman Sam tersebut.

Empat belas: Iriana Jokowi Frendly di Sosial Media

Iriana Jokowi mengaku gagap teknologi (gaptek) dengan sosial media. Bahkan, Iriana tak memiliki akun twitter. Kedepan, ibu negara harus aktif dan frendly di sosial media untuk menyapa rakyat.

Tentunya dengan bahasa yang santun dan berwibawa. Jangan sampai seorang ibu negara memicu polemik di sosial media, baik dengan postingan, maupun dengan komentar yang tidak berkenan di hati rakyat.

Lima belas: Koalisi Pendukung Mumpuni Bekerja

Koalisi Pendukung Jokowi-JK yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) akan efektif bekerja paling lama 4 tahun. Karena, satu tahunnya lagi sudah pasti seluruh partai politik (parpol) akan mempersiapkan diri untuk bertarung kembali dalam pemilihan presiden berikutnya.

Artinya, Jika Presiden Jokowi mampu memberikan rasa nyaman terhadap anggota koalisi dan bulat mendukungnya kembali untuk pilpres yang akan datang, maka ia akan dicatat oleh sejarah, sebagai presiden yang ‘nguwongke’ tanpa harus terjebak dengan transaksi politik.

Enam Belas belas: Golkar Masuk Dalam Pemerintahan

Suka atau tidak suka, Partai Golkar termasuk partai yang sudah malang melintang dalam pemerintahan. Presiden Jokowi harus mampu meyakinkan, agar Golkar bisa mendukung pemerintahannya selama lima tahun kedepan, meskipun saat ini fisiknya bergabung dengan Koalisi Merah Putih (KMP).

Jika komunikasi politik Golkar dengan presiden Jokowi dinamis, bukan tidak mungkin lima tahun mendatang mendukung pencalonannya kembali sebagai presiden.

Apalagi, selama ini, salah satu kekalahan Golkar dari PDI-P adalah belum bisa mengantarnya kadernya menjadi presiden. Terakhir Golkar hanya finish sebagai runner-up saat mengantarkan ketua umumnya saat itu, Jusuf Kalla menjadi wakil presiden mendampingi SBY. Sementara, PDI-P sudah dua kali, Jokowi dan Megawati Soekarno Putri. (Baca juga : Masa Depan Golkar Dalam Peta Politik Indonesia)

Tujuh belas: Melakukan Revolusi Birokrasi

Salah satu keresahan rakyat di daerah adalah menghadapi birokrasi pemerintahan yang rumit, banyak pungli dan tidak proaktif melayani rakyat. Presiden Jokowi sudah berjanji memrioritaskan pelayanan birokrasi.

Jika selama memimpin Indonesia berhasil melakukan revolusi birokrasi, maka rakyat akan mengenangnya sebagai ‘Bapak Anti Birokrasi Rumit’ yang mempermudah pelayanan birokrasi kepada rakyatnya.

Delapan belas: Tegas dengan Pemimpin Daerah yang Terlibat Korupsi

Dewasa ini sudah banyak daerah yang terlibat korupsi. Dan salah satu penghambat adalah, kepala daerah yang akan diperiksa harus mendapatkan izin dari presiden.

Nah, jika Jokowi berhasil melakukan tindakan tegas untuk memecat kepala daerah yang terlibat korupsi, maka Indonesia bisa mengalami kenaikan indek yang baik dalam pemberantasan korupsi.

Menurut Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Dodi Riatmadji, dalam kurun waktu 2005 hingga 2014, sekitar 327 kepala daerah tersangkut masalah hukum. Dari jumlah itu, 80 persen berkaitan dengan kasus korupsi.

Sembilan belas: Tidak Menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan

Publik termasuk saya, mengharapkan agar Jokowi kelak tidak mencalonkan diri sebagai ketua umum PDI Perjuangan. Biarlah Jokowi menjadi aset bangsa tanpa harus menjadi ketua umum partai berlambang banteng tersebut.

Jika Jokowi berhasil menolak untuk menjadi ketua umum partai, maka seluruh partai politik akan merasa memiliki tokoh bangsa yangg layak kembali memimpin Indonesia untuk yang kedua kalinya.

Dua Puluh : Pembangunan Jawa Barat Harus Jadi Prioritas

Salah satu aset daerah yang ada di Indonesia adalah Provinsi Jawa Barat. Dalam pilpres lalu, daerah tersebut dimenangkan oleh Prabowo-Hatta. 

Mau tidak mau, Presiden Jokowi harus melakukan aksi nyata melakukan pembangunan di Jawa Barat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Apalagi, Gubenur Jawa Barat Ahmad Heryawan sudah menagih janji Jokowi saat melakukan kampanye tersebut. Jika Jokowi berhasil memberikan perhatian serius terhadap Jawa Barat, maka pada pilpres 2019 mendatang, akan mudah mendapatkan dukungan masyarakat.