Mengapa Rahim PPP Berbuah Janin Perpecahan?

Partai Persatuan Pembangunan (PPP), partai yang menglaim sebagai ‘Rumah Besar Umat Islam’ itu kembali gaduh. Kali ini, kegaduhan datang dari para penghuninya yang duduk di parlemen. Bahkan, kegaduhan tersebut lebih memalukan, karena ada aksi oral seorang kader yang secara etik tak pantas dilakukan oleh seorang kader partai berbasis muslim. (Baca : Memalukan ! Ketua Fraksi PPP Banting Meja, Naik Meja Pimpinan DPR Pula).

Kegaduhan demi kegaduhan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, memaksa sebuah analisis untuk mempertanyakan, mengapa rahim PPP selalu menyimpan janin perpecahan? Sebab, sepanjang sejarah partai berlambang kabah ini, kegaduhan seperti sudah lumrah, lazim dan biasa. Padahal, dalam pengelolaan partai modern, soliditas, kesatupaduan menjadi modal utama menjadi pemenang.

KREDIT FOTO : YOGI ARDHI/REPUBLIKA.CO.ID

Beberapa pekan lalu, ada rasa tersimpan lahirnya rekonsiliasi dan empati untuk merasa memiliki terhadap partai yang sudah membasis dan membumi itu. Adalah pernyataan dari Ketua Umum Romahurmuziy setelah terpilih secara aklamasi dalam Muktamar di Surabaya yang sempat menyejukan. (Baca : PPP Baru Telah Dilahirkan Tidak PPP Kedua dan Ketiga).

Namun,faktanya kegaduhan malah semakin menjadi-jadi. Kemana muka partai berbasis muslim ini akan berlabuh? Masihkah akan terus memertontonkan pertikaian dan kegaduhan yang lebih hebat lagi? 

Jika sejenak kilas balik sejarah panjang PPP, seolah ada ‘kutukan’ jika ‘janin’ dalam rahim PPP tak pernah subur tumbuh dalam harmoni, malah menjadi petaka dan konflik.

Pada tahun 1970, Naro mengudeta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Parmusi yang dipimpin Djarnawi Hadikusumo dan Lukman Harun. Naro pun ditunjuk menggelar muktamar guna memilih pengurus Parmusin namun muktamar malah berakibat ricuh.

FOTO : MANDAILINGONLINE.COM

Parmusi adalah faksi yang membangun PPP bersama faksi Nahdlatul Ulama (NU pada 5 Januari 1973. Naro sendiri menurut pengakuannya kepada majalah Tempo nomor 16/XXVIII/21 Juni - 27 Juni 1999, ide fusi partai Islam ke PPP itu murni ide dirinya. Namun, entah mengapa, Naro begitu beringas dan barbar.

Karena Muktamar ricuh, Soeharto kala itu campur tangan dengan menunjuk Mintaredja sebagai ketua bahkan sampai dua periode (1978-1984 dan 1984-1989). Mintaredja adalah seorang menteri negara yang pernah menghuni penjara Kalisosok karena korupsi.

Pada tahun 1984, NU secara resmi menyatakan kembali ke khitah 1926 dan berdiri netral di atas semua golongan serta otomatis keluar partai. Itu semua tak lain karena NU yang dimotori KH Yusuf Hasyim merasa sebagai pihak yang terus dirugikan.

Pada 1989, Ismail Hasan Metareum terpilih sebagai ketua Umum PPP, dalam proses yang tidak mulus. Kala itu, Orde Baru yang sudah tak mesra lagi dengan Orde Baru berusaha memasukkan calon yang diajukan Soeharto, Mahdi Tjokroaminoto. Namun ia ditolak peserta muktamar. Naro sendiri berseteru dengan Soeharto karena mengajukan diri sebagai presiden di Sidang Umum MPR 1988.

Pada 2002, Hamzah Haz memimpin PPP selama dua periode (1998-2003 dan 2003-2007). Pada era ini pun, konflik internal kembali menyeruak. Adalah Zainuddin MZ yang kecewa, bersama beberapa tokoh PPP mendirikan PPP Reformasi. Partai baru itu pada 2003 berubah nama menjadi Partai Bintang Reformasi.

Pada 2007 Suryadharma Ali memimpin partai. Lagi-lagi ia berkonflik dengan Bachtiar Chamsyah, ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP yang berasal dari Parmusi, dengan Suryadharma yang NU. Pertikaian antara keduanya pun mengingatkan konflik antara Naro dengan Djarnawi Hadikusumo dan Lukman Harun. Saat itu, seluruh kader Bachtiar dipecat.

Pada 20 April 2014 Rapat pimpinan nasional yang digelar di kantor Dewan Pimpinan Pusat PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, memutuskan pemecatan sementara Suryadharma Ali sebagai ketua umum.

Ikhtiar penggulingan Suryadharma dibalas dengan pemecatan terhadap Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP Suharso Monoarfa dan enam pengurus provinsi. Antara lain, Suharso Monoarfa, Ketua DPW Jawa Barat Rahmat Yasin, Ketua DPW Jawa Timur Musyaffa Noe, Ketua DPW Sulawesi Selatan Amir Uskara, Ketua DPW Sumatera Utara Fadly Nursa, dan Sekretaris DPW Kalimantan Tengah Awaluddin.

Pada 16 Oktober 2014. Romahurmuzy ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) setelag terpilih secara aklamasi dalam Muktamar di di Hotel Empire Palace Surabaya.

Sebelumnya, Ketua Sidang Paripurna Pemilihan, Suharso Monoarfa, mengatakan, dengan kesepakatan pihaknya menjadikan Insinyur Haji Romahurmuziy sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan periode 2014-2019. 

Bagaimana kelanjutan konflik PPP selanjutnya? Sebab, sudah dipastikan konflik PPP masih harus menunggu proses politik di DPR setelah Kementerian Hukum dan HAM menandatangani Surat Keputusan (SK) DPP versi Romahurmuziy.

Ini Beberapa Penghargaan Sang Menbuddasmen, Anies Baswendan

Anies Baswendan, ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah (Menbuddasmen) dalam 'Kabinet Kerja' yang diumumkan, Minggu (26/10). Anies yang merupakan tokoh pendidikan, mendapatkan beberapa penghargaan sehingga layak mengurusi pendidikan di Indonesia. (Baca juga : Ditangan Anies Baswendan Pendidikan Indonesia Akan Alami Masa Keemasan)

Pada Juni 2013, Harian Rakyat Merdeka menganugerahkan ‘The Golden Awards’ kepada Anies. Ia dipilih atas inspirasinya di bidang pendidikan melalui Gerakan Indonesia Mengajar. Selain Anies tokoh yang mendapatkan penghargaan ini adalah Johan Budi SP (Juru Bicara KPK) dan Ignasius Jonan (Dirut PT KAI).

Pada Agustus 2013, Anies Baswedan mendapatkan Anugerah Integritas Nasional dari Komunitas Pengusaha Antisuap (Kupas) serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Penilaian ini didasari atas survey yang dilakukan pada 2012 tentang persepsi masyarakat terhadap sejumlah tokoh nasional. Anies terpilih bersama beberapa tokoh lain.

Menurut Ketua Kupas Ai Mulyadi Mamoer, mereka yang terpilih adalah mereka yang jujur, bertanggungjawab, visioner, disiplin, bisa bekerja sama, adil dan peduli.

Dompet Dhuafa memberikan penghargaan Dompet Dhuafa Award 2013 kepada Anies Baswedan pada Juli 2013. Penghargaan ini diberikan kepada tokoh-tokoh yang dinilai telah memberikan inspirasi kebajikan bagi masyarakat dan berkontribusi bagi bangsa. Anies Baswedan menerima penghargaan kategori pendidikan.

Anies Baswedan juga menerima penghargaan Tokoh Inspiratif dalam Anugerah Hari Sastra Indonesia. Penghargaan ini diberikan pada saat perayaan Hari Sastra Nasional pada 3 Juli 2013 di Balai Budaya Pusat Bahasa, Rawamangun, Jakarta. Anies mendapat penghargaan kategori tokoh inspiratif. Anies dirasa memiliki track record serta kepedulian dalam memperjuangkan kemajuan untuk Indonesia.

Pada 2004 Anies Baswedan menerima penghargaan Gerald Maryanov Fellow dari Departemen Ilmu Politik Universitas Northern Illinois.

Pada 2008 Majalah Foreign Policy memasukkan Anies Baswedan dalam 100 Intelektual Publik Dunia. Anies merupakan satu-satunya orang Indonesia yang masuk pada daftar hasil rilis majalah tersebut. Dalam daftar itu nama Anies sejajar dengan tokoh dunia seperti Noam Chomsky (tokoh perdamaian), para penerima nobel seperti Shirin Ebadi, Al Gore,Muhammad Yunus, dan Amartya Sen.

Pada April 2010, Anies mendapat penghargaan 100 Intelektual Publik Dunia. Anies Baswedan terpilih sebagai satu dari 20 tokoh yang membawa perubahan dunia untuk 20 tahun mendatang versi majalah Foresight yang terbit di Jepang.

Dalam edisi khusus “20 orang 20 tahun”, Majalah ini menampilkan 20 tokoh yang diperkirakan akan menjadi perhatian dunia. Mereka akan berperan dalam perubahan dunia dua dekade mendatang.

Menurut majalah itu, Anies Baswedan dinilai sebagai salah satu tokoh calon pemimpin Indonesia. Nama Anies berdampingan dengan Vladimir Putin (Perdana Menteri Rusia), Hugo Chavez (Mantan Presiden Venezuela), David Miliband (Menteri Luar Negeri Inggris), Rahul Gandi (Sekjen Indian National Congress India), serta Paul Ryan (politisi muda Partai Republik dan anggota House of Representative AS).

Anies Baswedan menerima penghargaan dari The Association of Social and Economic Solidarity with Pacific Countries (PASIAD) kategori Pendidikan dari Pemerintah Turki pada tahun 2010. Penghargaan ini diberikan kepada pengajar, pelajar maupun individu yang telah berkontribusi untuk dunia pendidikan. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Mantan Perdana Menteri Jepang, Yasuro Nakasone karena Anies masuk dalam kategori orang visioner yang membawa perubahan dan memiliki daya dobrak demi tercapainya abad 21 yang lebih cerah.

Anies Baswedan juga menerima penghargaan dari The Royal Islamic Strategic Studies Center, Jordania, dan memasukkan nama Anies dalam daftarThe 500 Most Influential Muslims pada Juli 2010. Penghargaan ini diberikan untuk 500 tokoh Muslim paling berpengaruh di dunia. (Disunting dari wikipedia)

Ditangan Anies Baswedan Pendidikan Indonesia Akan Alami Masa Keemasan

Sosok Anies Baswendan yang ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikbuddasmen) dalam 'Kabinet Kerja' yang diumumkan, Minggu (26/10), memberikan harapan pendidikan Indonesia mengalami masa keemasan.

Dengan berbagai penghargaan dari dalam dan luar negeri yang diraih oleh Rektor Universitas Paramadina tersebut, besar ekspektasi untuk melakukan terobosan melakukan revolusi kurikulum termasuk didalamnya pendidikan anti korupsi dan revolusi mental.

Dikutip dari Wikipedia, Anies Rasyid Baswedan, lahir di Kuningan, Jawa Barat, 7 Mei 1969. Cucu dari pejuang kemerdekaan, Abdurrahman Baswendan, ini menginisiasi gerakan Indonesia Mengajar. Ia menjadi rektor termuda pada tahun 2007 saat dilantik menjadi Rektor Universitas Paramadina.

Orang tuanya berasal dari kalangan akademis. Ayahnya, Drs. Rasyid Baswedan, dosen di Fakultas Ekonomi. Sementara, ibunya, Prof. Dr. Aliyah Rasyid, M.Pd. guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.

Pada tanggal 11 Mei 1996, Anies menikah dengan Fery Farhati Ganis, sarjana psikologi dari Universitas Gadjah Mada. Isterinya merupakan alumni magister Northern Illinois University bidang Parenting Education. Anies dikaruniai empat orang anak: Mutiara Annisa, Mikail Azizi, Kaisar Hakam dan Ismail Hakim.

Anies mengenyam bangku sekolah pada usia 5 tahun di TK Masjid Syuhada. Menginjak usia enam tahun, Anies masuk ke SD Laboratori, Yogyakarta. Setelah lulus SD, Anies diterima di SMP Negeri 5 Yogyakarta.

Lulus SMP, Anies menempuh pendidikan di SMA Negeri 2 Yogyakarta. Anies pernah menjadi Ketua OSIS se-Indonesia pada tahun 1985. Pada tahun 1987, ia mengikuti program pertukaran pelajar AFS dan tinggal selama setahun di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat.

Sekembalinya ke Yogyakarta, Anies bergabung dengan program Tanah Merdeka di TVRI cabang Yogyakarta, dan mendapat peran sebagai pewawancara tetap tokoh-tokoh nasional.

Anies diterima di Fakultas Ekonomi,Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Anies menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa dan ikut membidani kelahiran kembali Senat Mahasiswa UGM setelah pembekuan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pada 1992, Anies membentuk Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sebagai lembaga eksekutif memosisikan senat sebagai lembaga legislatif yang disahkan oleh kongres pada tahun 1993. Masa kepemimpinannya, ditandai dengan gerakan berbasis riset, sebuah tanggapan atas tereksposnya kasus BPPC yang menyangkut putra Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra.

Anies turut menginisiasi demonstrasi melawan penerapan Sistem Dana Sosial Berhadiah pada November 1993 di Yogyakarta. Pada tahun 1993, Anies mendapat beasiswa dari JAL Foundation untuk mengikuti kuliah musim panas di Sophia University, Tokyo dalam bidang kajian Asia. Beasiswa ini ia dapatkan, setelah memenangkan sebuah lomba menulis mengenai lingkungan.

Setelah lulus kuliah, Anies bekerja di Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi UGM, sebelum mendapat beasiswa Fulbright dari AMINEF untuk melanjutkan kuliah masternya dalam bidang keamanan internasional dan kebijakan ekonomi di School of Public Affairs, University of Maryland, College Park pada tahun 1997.

Ia juga dianugerahi William P. Cole III Fellow di universitasnya, dan lulus pada bulan Desember 1998. Pada tahun 1999, setelah setelah lulus dari Maryland, Anies kembali kuliah dengan beasiswa dalam bidang ilmu politik di Northern Illionis University.

Saat itu, ia bekerja sebagai asisten peneliti di kantor Office of Research, Evaluation, and Policy Studies di kampusnya. Disertasinya doktoralnya yang berjudul Refional Autonomu and Patterns of Democracy in Indonesia menginvestigasi efek dari kebijakan desentralisasi  terhadap daya respon dan transparansi pemerintah daerah serta partisipasi publik, menggunakan data survei dari 177 kabupaten/ kota di Indonesia. Dia lulus pada tahun 2005.

Selesai mengambil kuliah doktor pada 2004, karena tidak memiliki uang untuk kembali ke tanah air, Anies sempat bekerja sebagai manajer riset di IPC, Inc. Chicago, sebuah asosiasi perusahaan elektronik sedunia. Kecintaannya pada tanah air membuatnya kembali ke Indonesia.

Ia kemudian bergabung dengan Kemitraan untuk Reformasi Tata Kelola Pemerintahan; sebuah lembaga non-profit yang fokus dengan reformasi birokrasi di wilayah Indonesia dengan menekankan kerjasama antara pemerintah dengan sektor sipil.

Ia kemudian menjadi direktur riset The Indonesian Institute. Ini merupakan lembaga penelitian kebijakan publik yang didirikan pada Oktober 2004 oleh aktivis dan intelektual muda yang dinamis. Kariernya di The Indonesian Institute tentu tak lepas dari latar belakang pendidikannya di bidang kebijakan publik.

Pada 15 Mei 2007, Anies Baswedan dilantik menjadi Rektor Universitas Paramdina menggantikan cendekiawan Muslim yang juga pendiri unversitas tersebut, Nurcholish Madjid atau Cak Nur. Anies menggagas rekrutmen anak-anak terbaik Indonesia dengan program Paramadina Fellowship atau beasiswa Paramadina. Beasiswa itu meliputi biaya kuliah, buku, dan biaya hidup.

Gebrakan lain yang dilakukan oleh Anies Baswedan adalah pengajaran anti korupsi di bangku kuliah. Hal ini didasari karena Anies menganggap bahwa salah satu persoalan bangsa ini adalah praktek korupsi. Karena itu ia berinisiatif membuat mata kuliah wajib anti korupsi  yang berisi kerangka teoritis sampai membuat laporan investigatif tentang praktik korupsi.

Anies Baswedan mendirikan Gerakan ‘TurunTangan’ sebagai sebuah ikhtiar mengajak semua orang terlibat melunasi janji kemerdekaan. ‘TurunTangan’ mengajak semua orang untuk ikut terlibat mengurus negeri ini dengan mendorong orang baik mengelola pemerintahan.

Gerakan ini didirikan Anies pada Agustus 2013 dengan semangat gerakan kerelawanan tanpa bayaran. Sampai Juli 2014, relawan yang berhasil dikumpulkan sebanyak 35.000 lebih relawan.

'TurunTangan' banyak bergerak di kegiatan sosial politik. Gerakan ini mendorong anak-anak muda di seluruh Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam gerakan politik. TurunTangan didukung oleh sebuah platform online yang beralamat di turuntangan.org. Ini adalah platform pertama berbasis gerakan relawan.

Platform ini membantu relawan mencari, mengumpulkan, dan menggerakkan para sukarelawan di lokasi di seluruh Indonesia atau berdasarkan keahlian masing-masing. Sistem pengelolaan relawan ini juga didukung melalui e-mail dan SMS untuk mengundang para sukarelawan aktif dalam pelatihan sukarelawan di berbagai daerah.

Berbeda dengan gerakan lain, TurunTangan tak hanya sekadar mendorong Anies namun juga menciptakan sebuah politik yang sehat. Dalam kampanye pilpres misalnya TurunTangan terus mendorong agar masyarakat kritis dalam menyikapi pilihan yang ada.

Gerakan ini juga mendorong agar kampanye dilakukan secara sehat tanpa ada kampanye hitam. Hal ini misalnya dilakukan oleh ‘TurunTangan’ wilayah Bandung yang mengajak para simpatisan capres-cawapres di Pilpres 2014 melakukan kampanye sehat.

Pasca dinyatakan memenangkan pemilu presiden oleh KPU pada 22 Juli 2014. Pasangan Jokowi-JK meminta Anies untuk menjadi salah satu staf deputi Rumah Transisi Jokowi-JK. Rumah transisi tersebut ditujukan untuk menyiapkan kabinet sebelum pengangkatan resmi Jokowi-JK sebagai capres dan cawapres.

Anies menjadi staf deputi bersama Wakil Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Sekretaris Tim Pemenangan I Andi Widjajanto, dan Sekretaris Tim Pemenangan II Fasial Akbar. Staf deputi ini diketuai oleh Rini M. Soemarno yang merupakan Menperindag era pemerintahan Presiden Megawati.

Pada 2010 Anies Baswedan tergabung dalam Tim Verifikasi Fakta dan Hukum atau dikenal dengan Tim 8 yang diketuai Adnan Buyung Nasution untuk meneliti kasus dugaan kriminalisasi terhadap Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah. Nama kedua pemimpin Komisi ini ramai dikaitkan dalam perseteruan Kepolisian versus KPK – yang populer dengan sebutan “Cicak versus Buaya” – ketika itu.

Pada Februari 2013 Anies Baswedan diminta oleh KPK untuk memimpin Komite Etik KPK – tim ad hoc bentukan pemimpin antirasuah itu. Tugas Komite ini adalah memeriksa ihwal bocornya surat perintah penyidikan (sprindik) kasus korupsi proyek Hambalang atas nama tersangka Anas Urbaningrum.

Dengan seabreg prestasi Anies Baswendan dalam bidang pendidikan, semoga memberikan angin segar untuk pendidikan Indonesia khsusnya, SD, SMP, dan SMA lima tahun kedepan.

Bisakah Puan Maharani Bekerja Sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan?

Puan Maharani, puteri dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarno Puteri, akhirnya menjabat sebagai Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam ‘Kabinet Kerja Jokowi-JK’ yang diumunkan Presiden Jokowi di Istana Negara, Minggu, (26/10).

Melihat curriculum vitae (CV) Puan Maharani seperti dikutip dari Wikipedia, pertanyaan pun muncul terhadap cucu dari Presiden RI pertama, Soekarno, ini. Bisakah Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPR periode 2004-2009 ini bekerja sebagai Menko yang memiliki tantangan berat dan strategis tersebut? 

Puan Maharani lahir pada 6 September 1973. Ia sudah mengenal dunia politik sejak usia sangat muda. Persinggungan pertama Puan Maharani dengan politik adalah saat duduk di bangku  Sekolah Menengah Pertama ( (SMP) ketika ibunya, Megawati Soekarno Putri, mulai aktif kembali dalam kancah perpolitikan Indonesia.

Kala itu, Megawati mulai sering berkeliling Indonesia dan Puan Maharani kecil mulai menyaksikan bagaimana seorang politisi bekerja.

Saat duduk di Sekolah Menengah Atas (SMA), Puan Maharani mulai mendampingi dan menyaksikan langsung ibunya dalam kegiatan politik. Bahkan, Puan Maharani pernah menyaksikan ketika ibunya, Megawati, dikonfrontir langsung oleh utusan penguasa yang melarang ia masuk dalam struktur PDI.

Dari situlah, Puan belajar bagaimana secara tenang menghadapi tekanan politik dan tetap berpegang teguh pada perjuangan.

Masa kuliah Puan Maharani di Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) juruan Jurusan Komunikasi Massa. Puan Maharani sempat magang di majalah ‘Forum Keadilan’.

Pada tahun 2006 Puan Maharani mulai terlibat aktif dalam organisasi politik dengan menjadi anggota Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Bidang Luar Negeri.

Pada 2009, Puan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari Dapil Jawa Tengah V (Surakarta, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali). Puan akhirnya terpilih dengan suara terbanyak kedua di tingkat nasional yaitu 242.504 suara.

Di internal PDI Perjuangan, Puan Maharani dipercaya menjadi Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga yang memiliki peran strategis dalam penentuan sikap politik dan komunikasi Partai dengan organisasi lainnya. Puan Maharani dikenal mengedepankan pesan bahwa PDI Perjuangan harus menjadi "Sistematis, Realistis, Ideologis".

Dengan tantangan yang sangat berat khususnya bidang pembangunan manusia dan kebudayaan kedepan, maka terobosan Puan Maharani harus dibuktikan selama lima tahun kedepan.

Kronologis Detik-Detik Pengumuman Menteri Jokowi-JK

Setelah dilantik sebagai presiden dan wakil presiden, Jokowi Dodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK), disibukan dengan pembentukan calon menteri. Selama proses penggodokan calon pembantunya itu, muncul beragam spekulasi dan persepsi publik.

Agar momentum pengumuman menteri yang akan dilakukan Jokowi-JK menjadi referensi, Politikindepth, mengumpulkan berbagai momentum detik-detik pengumuman menteri dalam kabinet Jokowi-JK yang dirangkum dari berbagai sumber. Berikut adalah kronologis detik-detik pengumuman calon menteri Kabinet Jokowi-JK.

Jumat, 17 Oktober 2014

Ketua Tim Transisi Jokowi-JK, Rini Soemarno dan Deputi Tim Transisi, Hasto Kristiyanto, mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi( KPK). 

Keduanya datang untuk menyerahkan nama-nama menteri di Kabinet Indonesia Hebat (KIH). Keduanya tiba di kantor KPKsekitar 13.30 WIB dan kembali sekitar pukul 14.20.

Menurut Hasto,  kehadirannya di KPK karena diperintahkan Presiden terpilih Jokowi untuk menyerahkan sebundel dokumen kepada KPK. Dia juga membenarkan, dokumen itu berkaitan dengan nama-nama menteri yang akan membantu Jokowi-Jusuf Kalla (JK) menjalankan tugas pemerintahan.

Minggu, 19 Oktober 2014

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto, mengaku, kesulitan menelusuri rekam jejak calon menteri dari pihak swasta. Pasalnya, selama ini KPK hanya memiliki data laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), bukan pihak swasta.  

Namun KPK yakin bisa menelusuri rekam jejak karena sudah memiliki pengalaman. "Kalau kami agak sulit kalau ada nama dari swasta, tapi kami punya sistem dari open source deteksi semuanya," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta Pusat, seperti dikutip detik.com, (19/10).

Masih pada hari yang sama, Juru Bicara KPK, Johan Budi, mengatakan, pihaknya akan menyerahkan kembali nama-nama calon menteri kepada Joko Widodo yang pada beberapa waktu dikirim melalui Deputi Tim Transisi Jokowi-JK sebanyak 43 calon menteri.

Senin, 20 Oktober 2014

Salah seorang pimpinan KPK, Zulkarnain, mengatakan, banyak calon menteri yang bermasalah. Bahkan, ada calon menteri yang berpotensi menjadi tersangka korupsi.

"Ini hanya sebagai pertimbangan dari sisi informasi. Tapi memang, kami memberikan warna merah untuk calon yang potential suspect tinggi," kata Zulkarnain yang dihubungi  tempo.co (20/10).

Warna merah, adalah warna yang diberikan terhadap kandidat menteri Jokowi yang berisiko terjerat korupsi. KPK sendiri, sudah menurunkan petugas dari bidang pencegahan dan penindakan.

Selasa, 21 Oktober 2014

Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)  Fadli Zon berharap, agar Presiden Jokowi dalam menentukan menteri Kabinet Indonesia Hebat (KIH) tak sekedar patuhi saran KPK, tetapi juga mempertimbangkan akseptabilitas.

"Yang tak kalah penting orang yang punya akseptabilitas. Jadi harapan itu saya kira yang sekarang sedang booming di masyarakat," ujar Fadli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, seperti dikutip detik.com (21/10).

Sementara itu, Koordinator Divisi Korupsi dan Politik ICW, Donal Fariz, kepada kompas, (21/10) mendesak, agar Presiden Jokowi menunda pengumuman menteri. Apalagi, ada pasal 16 Undang-Undang Kementerian Negara No.39 Tahun 2008 menyatakan, presiden memiliki waktu selama 14 hari untuk mengumumkan menteri sejak pelantikan.

Selasa, 21 Oktober 2014

Presiden Jokowi Dodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kompak untuk mencoret nama menteri yang bermasalah. Setelah, sebelumnya JK mengutarakan hal tersebut, kini pernyataan yang sama disampaikan Jokowi.

Presiden Jokowi mengaku, telah mencoret calon menteri bermasalah. "Harus seperti itu. Gunanya apa, PPATK dan KPK kan?" kata Jokowi di Istana Merdeka, (21/10), saat ditanya wartawan soal calon menteri yang bermasalah hasil verifikasi dari PPATK dan KPK. 

Rabu, 22 Oktober 2014

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan Presiden Jokowi berbeda soal waktu penetapan pengumuman menteri. 

JK mengatakan, ada beberapa alasan menunda pengumuman menteri. Pertama, mencari orang yang punya kredibilitas, keahlian, kepemimpinan, dan pengalaman yang baik. Kedua, bagaimana menyeimbangkan teknokrat, profesional, parpol dan nonparpol.

JK juga mengaku, kesulitan untuk mengharmonisasikan wilayah untuk mewujudkan kabinet yang bersifat nusantara. “Agama harus seimbang, jenis kelamin antara pria dan wanita juga harus seimbang,” katanya seperti dikutip CNNIndonesia.com, (22/10).

Rabu, 22 Oktober 2014

Presiden Joko Widodo membatalkan rencana pengumuman menteri yang salah satu tempatnya di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selain di Tanjung Priok, ada tempat lain yang disebut Jokowi yaitu di Pluit dan Tanah Abang. Sayangnya, Jokowi belum menjelaskan secara pasti jam berapa pengumumuman akan dilakukan.

Diantara tempat yang paling mungkin dijadikan tempat pengumuman menteri saat itu adalah Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, Tanjung Priok. Menurut seorang sumber yang mengirimkan memo internal Direktur Pelindo II, R.J. Lino kepada Tempo, jelas diperintahkan kepada jajaran direksi untuk mendukung kegiatan pengumuman kabinet.

Bahkan, sumber Tempo mengatakan, sejak dua hari lalu sudah dipasang tenda-tenda serta penerangan di Dermaga 3. Selain itu, disiapkan ratusan porsi makanan untuk tamu-tamu yang akan hadir. Total dana yang dihabiskan sebesar Rp 500-700 juta. 

Hal ini juga di perkuat dalam penelusuran detik.com, bagaimana tanda-tanda pengumuman calon menteri di Tanjung Priok itu mendekati kebenaran.

Sekitar pukul 12.00 WIB

Paspampres muncul di kantor Pelindo II, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Paspampres dan Polisi Militer keluar dari dalam Gedung ITC kantor Pelindo II. Sejumlah petugas juga melakukan patroli di sekeliling dermaga.

Sekitar pukul 15.00 WIB

Beredar SMS skenario pengumuman kabinet oleh Jokowi. SMS ini spekulasi Jokowi benar-benar akan mengumumkan kabinetnya. Berikut isi SMS tersebut:

Rengiat R1 pada hari Rabu 22 okt 2014 Kunjungan RI 1 di pelabuhan tanjung priok dengan Rute Kunjungan Presiden RI Bpk Jokowi ke Kantor Pusat IPC pada pada pukul 17.30 WIB masuk melalui Pos 9 menuju kantor Pusat IPC diterima langsung oleh Dirut IPC dan merapat kelantai 7 ruang kerja Dirut IPC, Selesai> Presiden RI menuju Terminal Penumpang Nusantara- II menuju Ruang VVIP dan mengadakan Persentase Selesai> Rombongan Presiden RI bersama Mentri Terpilih Naik KM. Mabohai dari Dermaga 106 berlayar menuju Terminal operasi (TO-III) dan merapat di dermaga 303 Pos Bitung selanjutnya Presiden RI menuju mimbar utk melaksanakan pembentukan Kabinet Indonesia Hebat, selesai melaksanakan pembentukan Kabinet, RI-1 kembali ke Istana Merdeka melalui Gate-Out Pos bitung dan keluar menuju Pos 9 (Pamturlalin sesuai Renpam dan paspampres Sudah melaksanakan Survei selanjutnya Ton Jajar Penghormatan dipersiapkan) demikian sbg info t'kasih. umps. (Buat info aja)

Sekitar pukul 16.30 WIB

Wartawan Istana diberangkatkan ke ke Dermaga 3 pintu 9 Pelindo, Tanjung Priok. Biro Pers Media Istana Kepresidenan menyiapkan tiga bus commuter untuk wartawan yang biasa meliput kegiatan presiden. Kedatangan bus commuter ini memang sangat mendadak.

Sekiar pukul 17.00 WIB

Beredar informasi, tiga pimpinan KPK, yaitu Ketua KPK Abraham Samad, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan Zulkarnain mendatangi Istana Kepresidenan. Pertemuan itu, terkait dengan adanya nama-nama calon menteri yang diberi tanda merah dan kuning oleh KPK. 

Sekitar  pukul 17.30 WIB

Wartawan yang sudah tiba di Tanjung Priok. Disana ada panggung raksasa ukuran 65x15 meter berdiri kokoh menghadap laut. Belasan personel Paspampres juga ada di lokasi. Kamera CCTV juga sudah dipasang di setiap sudut panggung. Di belakang panggung yang dibatasi dengan kontainer, terdapat sebuah tenda raksasa yang tertutup dan dilengkap dengan AC. Tenda tersebut diperkirakan bisa menampung sekitar 1.000 orang.

Sekitar pukul 19.00 WIB

Di tempat itu juga, ada 33 jaket dan helm yang disiapkan di sebuah meja panjang sejak siang. Namun pukul 19.00 WIB ini, 33 jaket dan helm ini dibereskan oleh panitia. Entah dibawa ke mana barang-barang tersebut.

Sekitar pukul 19.30 WIB

Presiden Jokowi batal berkunjung ke terminal dermaga 3 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Lampu dimatikan sejak pukul 19.30 WIB, Rabu (22/10/2014). Di sekitaran lokasi, lampu tidak lagi menyala. Metal detector di beberapa titik yang sebelumnya disiapkan Paspampres sudah tidak tampak lagi. Beberapa anggota Paspampres yang menjaga di sejumlah titik terminal ini juga sudah tidak tampak.

Rombongan wartawan dari Istana Kepresidnen juga sudah dianjurkan kembali naik mobil, untuk membawa kembali rombongan pulang.

Sabtu, 25 Oktober 2014

Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Natalius Pigai, meminta Presiden Joko Widodo menghapus calon menteri yang diduga memiliki catatan negatif dalam pelanggaran HAM. Demi NKRI, demi kebaikan bangsa, maka Jokowi harus mencoret semua orang terindikasi pelanggaran HAM. 

Masih pada hari yang sama 25 Oktober 2014, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan yang dihubungi kompas, mengaku, masih belum menemukan solusi untuk masalah nomenklatur kementerian yang diubah dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pengubahan nomenklatur ini bisa membentur pembidangan kerja komisi di parlemen.

Kementerian kehutanan dan lingkungan hidup yang tadinya merupakan dua kementerian terpisah, serta kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat, yang juga merupakan dua kementerian terpisah.

Selama ini, kementerian kehutanan bermitra kerja dengan komisi empat yang membidangi kehutanan dan pertanian. Sedangkan lingkungan hidup, lebih difokuskan sebagai dampak dari pekerjaan eksplorasi tambang dan mineral, yang dikerjakan oleh komisi tujuh.

Sabtu, 25 Oktober 2014

Mantan Deputi Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla, Andi Widjajanto, menjelaskan, Presiden Jokowi akan mengumumkan susunan kabinetnya pada Minggu (26/10/2014) sore di halaman Istana negara. Setelah itu, seluruh menteri akan dilantik di Istana pada Senin (27/10/2014) pukul 11.00 WIB. Setelah pelantikan, jam 02.00 siang langsung sidang kabinet perdana," kata Andi, di Kompleks Istana Kepresidenan.

Jika 20 Hal Ini Terpenuhi, Maka Jokowi Jadi Presiden Lagi (2)

Jokowi Dodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) sudah dilantik menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia pada 20 Oktober 2014. Melihat tingginya harapan masyarakat terhadap Jokowi-JK, sampai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Ahok, memrediksi tahun 2019 masih jatahnya Jokowi sebagai presiden.

Benarkah mantan Walikota Solo itu akan mudah dan sukses menjadi presiden untuk yang kedua kalinya? Berikut adalah hal ke-11 sampai ke-20 yang jika Jokowi berhasil memenuhinya bisa mengantarkannya kembali menjadi Indonesia periode 2019-2024. (Baca juga : Jika 20 Hal Ini Terpenuhi, Jokowi Jadi Presiden Lagi)  

Sebelas: Harga bahan pokok stabil

Sederhana sebenarnya permintaan rakyat Indonesia yang mayoritas petani. Mereka tidak tahu caranya yang penting harga bahan pokok stabil. Seperti petani karet misalkan, saat ini harganya sebesar Rp4000 perkg. Padahal, sebelumnya bisa mencapai Rp10.000 perkg.

Dalam konteks ini saja,Pemerintahan Jokowi-JK, harus membuat regulasi yang tegas dan menindak oknum yang mempermainkan harga karet tersebut. Jika sukses selama lima tahun menyetabilkan harga, maka tak sulit untuk kembali melenggang ke Istana Negara.

Persoalan harga jangan hanya jadi alat politik menjelang kampanye. Harus ada bukti nyata. Sepenuhnya kebijakan itu saat ini ada di tangan Jokowi sebagai presiden.

Dua belas: Revolusi Mudik Lebaran

Tradisi lebaran selalu dinodai dengan kemacetan dan korban jiwa. Nah, Presiden Jokowi harus melakukan revolusi terkait regulasi mudik. Misalkan, tiket online, perbaikan infrastruktur jalan yang tidak dilakukan pada saat menjelang lebaran, namun dilakukan secara berkesinambungan.

Setidaknya ada empat masalah dalam setiap mudik lebaran yang harus diselesaikan oleh Jokowi. 

Pertama, gangguan lalu lintas adalah penggunaan jalan nasional yang tidak benar. Kedua, meningkatnya penggunaan kendaraan darat saat mudik.

Ketiga, membuat peraturan dan pengawasan kegiatan mudik angkutan laut dan ASDP. Keempat, belum tertibnya pelayanan keluar masuk penumpang di terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandar udara.

Tiga belas: Tegas Dalam Pertemuan Internasional

Presiden Jokowi sudah menegaskan pada saat kampanye, untuk berperan aktif di dunia internasional dengan politik bebas aktif. Sejauh ini, Indonesia hanya menjadi objek penderita dalam berbagai forum internasional.

Jika Jokowi mampu memberikan tindakan tegas terhadap negara yang mencoba ‘mempermainkan’ atau melakukan perbuatan tercela terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diluar negeri misalkan, itu lebih bagus.

Selama ini citra Jokowi di dunia internasional sudah sangat bagus. Belum ada dalam sejarahnya sebuah media bergengsi Amerika, Time, memberikan porsi khusus kepada presiden yang baru dilantik selain kepada Jokowi. Pada 27 Oktober 2014, Jokowi akan menjadi cover majalah bergengsi Paman Sam tersebut.

Empat belas: Iriana Jokowi Frendly di Sosial Media

Iriana Jokowi mengaku gagap teknologi (gaptek) dengan sosial media. Bahkan, Iriana tak memiliki akun twitter. Kedepan, ibu negara harus aktif dan frendly di sosial media untuk menyapa rakyat.

Tentunya dengan bahasa yang santun dan berwibawa. Jangan sampai seorang ibu negara memicu polemik di sosial media, baik dengan postingan, maupun dengan komentar yang tidak berkenan di hati rakyat.

Lima belas: Koalisi Pendukung Mumpuni Bekerja

Koalisi Pendukung Jokowi-JK yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) akan efektif bekerja paling lama 4 tahun. Karena, satu tahunnya lagi sudah pasti seluruh partai politik (parpol) akan mempersiapkan diri untuk bertarung kembali dalam pemilihan presiden berikutnya.

Artinya, Jika Presiden Jokowi mampu memberikan rasa nyaman terhadap anggota koalisi dan bulat mendukungnya kembali untuk pilpres yang akan datang, maka ia akan dicatat oleh sejarah, sebagai presiden yang ‘nguwongke’ tanpa harus terjebak dengan transaksi politik.

Enam Belas belas: Golkar Masuk Dalam Pemerintahan

Suka atau tidak suka, Partai Golkar termasuk partai yang sudah malang melintang dalam pemerintahan. Presiden Jokowi harus mampu meyakinkan, agar Golkar bisa mendukung pemerintahannya selama lima tahun kedepan, meskipun saat ini fisiknya bergabung dengan Koalisi Merah Putih (KMP).

Jika komunikasi politik Golkar dengan presiden Jokowi dinamis, bukan tidak mungkin lima tahun mendatang mendukung pencalonannya kembali sebagai presiden.

Apalagi, selama ini, salah satu kekalahan Golkar dari PDI-P adalah belum bisa mengantarnya kadernya menjadi presiden. Terakhir Golkar hanya finish sebagai runner-up saat mengantarkan ketua umumnya saat itu, Jusuf Kalla menjadi wakil presiden mendampingi SBY. Sementara, PDI-P sudah dua kali, Jokowi dan Megawati Soekarno Putri. (Baca juga : Masa Depan Golkar Dalam Peta Politik Indonesia)

Tujuh belas: Melakukan Revolusi Birokrasi

Salah satu keresahan rakyat di daerah adalah menghadapi birokrasi pemerintahan yang rumit, banyak pungli dan tidak proaktif melayani rakyat. Presiden Jokowi sudah berjanji memrioritaskan pelayanan birokrasi.

Jika selama memimpin Indonesia berhasil melakukan revolusi birokrasi, maka rakyat akan mengenangnya sebagai ‘Bapak Anti Birokrasi Rumit’ yang mempermudah pelayanan birokrasi kepada rakyatnya.

Delapan belas: Tegas dengan Pemimpin Daerah yang Terlibat Korupsi

Dewasa ini sudah banyak daerah yang terlibat korupsi. Dan salah satu penghambat adalah, kepala daerah yang akan diperiksa harus mendapatkan izin dari presiden.

Nah, jika Jokowi berhasil melakukan tindakan tegas untuk memecat kepala daerah yang terlibat korupsi, maka Indonesia bisa mengalami kenaikan indek yang baik dalam pemberantasan korupsi.

Menurut Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Dodi Riatmadji, dalam kurun waktu 2005 hingga 2014, sekitar 327 kepala daerah tersangkut masalah hukum. Dari jumlah itu, 80 persen berkaitan dengan kasus korupsi.

Sembilan belas: Tidak Menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan

Publik termasuk saya, mengharapkan agar Jokowi kelak tidak mencalonkan diri sebagai ketua umum PDI Perjuangan. Biarlah Jokowi menjadi aset bangsa tanpa harus menjadi ketua umum partai berlambang banteng tersebut.

Jika Jokowi berhasil menolak untuk menjadi ketua umum partai, maka seluruh partai politik akan merasa memiliki tokoh bangsa yangg layak kembali memimpin Indonesia untuk yang kedua kalinya.

Dua Puluh : Pembangunan Jawa Barat Harus Jadi Prioritas

Salah satu aset daerah yang ada di Indonesia adalah Provinsi Jawa Barat. Dalam pilpres lalu, daerah tersebut dimenangkan oleh Prabowo-Hatta. 

Mau tidak mau, Presiden Jokowi harus melakukan aksi nyata melakukan pembangunan di Jawa Barat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Apalagi, Gubenur Jawa Barat Ahmad Heryawan sudah menagih janji Jokowi saat melakukan kampanye tersebut. Jika Jokowi berhasil memberikan perhatian serius terhadap Jawa Barat, maka pada pilpres 2019 mendatang, akan mudah mendapatkan dukungan masyarakat.

Jika 20 Hal Ini Terpenuhi, Maka Jokowi Jadi Presiden Lagi

Jokowi Dodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) sudah dilantik menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia pada 20 Oktober 2014. Melihat tingginya harapan masyarakat terhadap Jokowi-JK, sampai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Ahok, memrediksi tahun 2019 masih jatahnya Jokowi sebagai presiden.

Benarkah mantan Walikota Solo itu akan mudah dan sukses menjadi presiden untuk yang kedua kalinya? Berikut ada 20 hal yang jika Jokowi berhasil memenuhinya bisa mengantarkannya kembali menjadi Indonesia periode 2019-2024.

Satu:  Istana ‘Merakyat’

Istana Negara selama ini dianggap ‘angker’ bagi para pencari keadilan. Dengan Jokowi menjadi presiden, masyarakat berharap Istana Negara lebih ramah dan friendly dengan rakyat. Protokoler harus tetap berlaku. Terlalu longgar juga, Istana Negara tidak baik. Minimal, setiap para pencari keadilan datang ke istana, Jokowi hadir bersama mereka.

Lebih baik lagi jika, secara periodik presiden melakukan pertemuan dengan rakyat di Istana Negara. Pada saat Gus Dur, istana sudah sangat bagus menjadi ‘rumah rakyat’. Jokowi pun bisa melakukan hal yang sama, tanpa mengurangi derajat kehormatan Istana Negara sebagai tempat bekerja presiden. (Baca : Bisakah RakyatTemui Jokowi di Istana Kelak?

Apakah tanda-tanda istana lebih familir dengan rakyat, itu akan terjadi saat Presiden Jokowi melakukan hal tak biasa melakukan wawancara langsung dari istana. Begitupun dengan Wapres Jusuf Kalla pada (22/10) malam, melakukan telewicara langsung dari istana wapres dengan salah satu televisi swasta nasional.

Dua: Menteri Bersih dan Bisa Bekerja

Jika menteri dalam kabinet Jokowi-JK bersih bisa bekerja sesuai dengan harapan rakyat, maka Jokowi akan lebih mudah melenggang menjadi presiden kembali pada 2019 mendatang.

Persoalannya adalah, pemerintahan kedepan menghadapi tantangan luar biasa. Selain itu, akan menjadi lebih sulit dan tidak mudah bagi para menteri bekerja sesuai ekspekstasi dan ‘tekanan’ rakyat. Salah satu persoalan didepan mata misalnya, pemerintah harus menyelesaikan persoalan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Isu BBM sangat rentan dengan politisasi dan menjadi polemik. Meskipun menterinya bersih, tapi kebijakan BBM yang diambil kelak dianggap merugikan rakyat, maka akan sulit juga bagi Jokowi menjadi presiden kedua kali. Sebab, salah dalam mengambil kebijakan dalam pemerintahan, kelak akan menjadi isu-isu politik menjelang piplres berikutnya. (Baca juga : Kabar Kabur Kibar Kabinet Jokowi-JK)

Tiga: Tidak Ada Kroni Korupsi

Mungkin putera-puteri Jokowi tidak akan melakukan korupsi. Selain tidak ada yang berpolitik, juga putera Jokowi masih ada yang menempuh pendidikan dan tidak ada yang berpolitik. Bahkan, ada yang mendaftarkan diri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). 

Tapi beberapa kolega, teman dekat atau pendukung Jokowi-JK tidak ada jaminan bebas dari korupsi. Mungkin nanti mereka dalam kasus korupsi bukan aktor intelektual, namun disebut saja dalam sebuah persidangan kasus korupsi dan menjadi saksi, ini akan berbahaya untuk lima tahun berikutnya.  

Jika seluruh kroni Jokowi-JK bebas dari korupsi selama lima tahun, maka pada 2019 Jokowi akan dengan mudah menjadi presiden.

Empat: Ada Aksi Nyata 100 hari pertama

100 hari pertama bekerja memang tidak bisa menjadi patokan. Namun, seolah ada hukum tidak tertulis, publik ingin tahu keberhasilan Jokowi-JK selama 100 hari memimpin Indonesia.

Jika terbukti berhasil, kepemimpinan Jokowi-JK akan dikenang oleh masyarakat sepanjang masa menemukan formula jitu meletakan fondasi dasar pekerjaan yang memikat rakyat.

Makanya, kinerja 100 hari Jokowi dan wakilnya JK, tidak hanya sekedar rutinitas pertemuan atau sapari politik semata, melainkan ada satu atau dua program kerja yang berjalan dan dampaknya dirasakan benar oleh masyarakat.

Lima: Pilkada tetap langsung

Presiden Jokowi harus berani meyakinkan parlemen agar menyetujui Perpu yang diajukan oleh presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jika semua fraksi DPR merestui Perpu, dan pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota tetap dipilih oleh rakyat, maka itu merupakan prestasi luar biasa.

Jokowi melalui partai pendukungya di parlamen, harus bisa meyakinkan bahwa, sosok dirinya adalah produk pilkada langsung. Belum tentu Indonesia memiliki sosok pemimpin populer seperti Tri Rismaharini, Ahok, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil dan yang lainnya.

Mereka semua sudah membuktikan bekerja sesuai dengan kehendak rakyat dan banyak melakukan inovasi untuk kemajuan daerahnya. 

Enam: Jokowi Tetap Blusukan

Gaya blusukan sudah menjadi trend dari Jokowi. Selama menjadi presiden, tradisi tersebut harus tetap dipertahankan. Jika tidak, maka derajat kepercayaan rakyat lambat laun akan berkurang.

Blusukan adalah merk dan brand yang sudah melekat dengan sosok Jokowi. Sekalipun banyak pejabat termasuk presiden SBY melakukan blusukan, namun belum bisa menjadi merk dari Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.

Cara dialog Jokowi dengan rakyat adalah khas. Gaya merakyat dan ndeso-nya tidak dimiliki oleh pemimpin lain di Indonesia.

Tujuh: Parlemen Dinamis

Meskipun pimpinan MPR dan DPR dikuasai oleh rival politik Jokowi yakni Koalisi Merah Putih (KMP), Presiden Jokowi harus bisa mencairkan peta politik, sehingga tidak ada keraguan publik terhadap lajunya roda pemerintahan.

Apalagi, saat ini politik sudah berimplikasi dengan ekonomi secara nyata. Fluktuasi rupiah banyak ditentukan oleh hiruk-pikuknya politik. Jika politik parlemen dinamis, semuanya akan mulus. (Baca juga : Suka Tidak Suka Tiga Hal Ini Bisa Ganggu Jokowi-JK)

Delapan: Masalah Jakarta Selesai

Campur tangan kebijakan presiden yang konkrit terhadap pembangunan ibukota harus dirasakan benar oleh warga Jakarta. Jakarta adalah simbol negara.

Jika penyakit Jakarta berupa macet masih terjadi, dan presiden tidak mengeluarkan kebijakan—yang beberapa diantaranya masih bergantung dengan pemerintah pusat—maka kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi yang mantan Gubernur DKI akan berkurang. Rakyat pun akan berkata : “terlaaaaalu”

Apalagi, Jokowi pada saat menjadi Gubernur DKI sudah mengambil kewenangan pemerintah pusat dalam memperbaiki jalan. Sehingga, dirinya tahu mana kewenangan pusat yang harus segera diselesaikan. 

Sembilan: Papua Mendapat Perhatian

Papua harus menjadi perhatian penting dalam pemerintahan Jokowi. Masih ingat ketika Papua menjadi sorotan publik seantero Nusantara, bahwa telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif yang disangkakan oleh kubu Prabowo-Hatta?

Perhatian terhadap Papua harus dengan program khusus dan spesial. Disanalah ada budaya dan kearifan yang harus tetap dijaga. Jokowi bisa mengeksplorasi hal tersebut. Apalagi, pada saat kampanye, ia sudah berjanji, jika terpilih menjadi presiden, ia akan berkunjung ke Papua. Jika nazar politik itu ditunaikan, Jokowi akan ‘selamat’ dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat Papua pada 2019 mendatang.

Jokowi memiliki lima nazar politik terhadap Papua yang disampaikan saat berkampanye di daerah tersebut antara lain: Pertama, menyejahterakan tentara dan guru di perbatasan. Kedua, membebaskan pengangguran di Papua. Ketiga engentaskan konflik masyarakat. Keempat, membuat tol laut sehingga ongkos angkut ke papua menjadi lebih murah dan kelima, renegosiasi perusahaan asing di Papua

Sepuluh: Aksi Nyata Untuk Palestina

Pada saat presiden dijabat oleh Presiden SBY, banyak bantuan dan diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mendukung Palestina dari penjajahan Israel.

Kedepan, Jokowi harus lebih dari sekedar memberikan bantuan. Namun, melakukan kunjungan kerja langsung ke Palestina sebagai bentuk aksi nyata memberikan dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina. 

Setiap ada gejolak Palestina, masyarakat muslim pun ikut terhentak. Selama ini, presiden selalu lamban mengeluarkan sikapnya terhadap gejolak di Palestina tersebut.

Pada saat debat capres Jokowi berkata: "Saya dan JK mendukung penuh Palestina menjadi negara merdeka dan mendukung penuh Palestina menjadi anggota penuh Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)," katanya. 

Masa Depan Golkar Dalam Peta Politik Indonesia

Rahim Partai Golongan Karya (Golkar) adalah tumbuh dan berkembang dalam lingkungan pemerintahan. Saat era Soeharto, Golkar menjadi anak emas selama 32 tahun. Politik Golkar saat itu mengakar sampai ke desa. Dalam perjalananan politiknya sejak Soeharto lengser, Golkar mengalami fluktuasi hebat. Polemik dan dinamika internal, menjadi titik balik partai berlambang beringin.

Saat ini, Golkar secara struktural tak sesolid dulu. Dibeberapa daerah, Golkar justru hancur sampai ke titik nadir. Dualisme kepemimpinan dan hengkangnya beberapa kader militan, menjadikan Golkar tak memiliki akar kuat dan membumi di desa.

Di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, misalkan, Golkar mengalami konflik hebat sampai memengaruhi merosotnya jumlah DPRD. Padahal daerah tersebut, bupatinya dipimpin oleh fungsionaris DPP Golkar Ridwan Mukti. Sudah dua kali pemilihan langsung, partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri malah yang menjadi juaranya.

Tak hanya itu, di beberapa daerah, kader Golkar juga banyak terlibat skandal korupsi. Gubernur Riau yang di tangkap KPK, secara langsung atau tidak akan memengaruhi citra Golkar di daerah tersebut.

Golkar juga pernah ditempa kasus besar. Misalkan, saat ketua umumnya Akbar Tanjung, citra Golkar tercoreng oleh kasus Bulogate. Tak kunjung sudah, Golkar pun cita rasanya hambar, saat bencana Lapindo meledak di Jawa Timur dan dikait-kaitkan dengan ketua umum Golkar, Aburizal Bakrie.

Masa-masa sulit yang dialami Golkar, ironisnya tergolong klasik dan sangat tidak iedologis. Beda halnya dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang masa-masa sulitnya tertindas oleh rezim dan pembusukan oleh partai penguasa. Dalam karakter petarung memang,  Golkar masih jauh dewasa dibandingkan dengan PDI Perjuangan.

Kini, Golkar memiliki momentum untuk mengembalikan keyaaan saat pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) pada 2015 mendatang. Munas kali ini sejatinya bukan hanya seremonial pergantian kepemimpinan, melainkan harus bisa melahirkan ketua umum partai, yang bisa melakukan reformasi besar-besaran ditubuh partai Golkar sendiri.

Jika masa depan Golkar ingin kembali seperti eranya Soeharto, ada tiga hal penting yang harus dilakukan oleh Ketua Umum Golkar pascamunas 2015 mendatang.

Pertama, Kader Golkar Menjadi Presiden

Salah satu nazar politik yang belum terpenuhi oleh Golkar selama ini adalah, mengantarkan ketua umum partai ataupun kader terbaiknya menjadi presiden Indonesia. Prestasi terbaik yang dicicipi Golkar adalah mengantarkan Jusuf Kalla sebagai wakil presiden mendampingi presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dalam konteks kader yang menjadi presiden, Golkar sudah kalah 2-0 dari PDI-P yang sudah dua kali mengantarkan kadernya sebagai presiden. Pertama, Megawati Soekarno Putri yang menjadi presiden karena ‘kecelakaan’ politik dengan lengsernya Abdurrahman Wahid. Kedua, adalah Jokowi Dodo yang sukses menjadi idola warga banga menjadi presiden untuk periode 2014-2019.

Lima tahun kedepan, tugas ketua umum Golkar memang sangat berat. Setidaknya harus bisa mengalahkan Jokowi yang saat ini sudah sangat populer dan menjadi sulit untuk ditandingi selama lima tahun kedepan. 

Belum lagi, popularitas Gerindra yang menokohkan Prabowo Subianto bisa jadi akan habis-habiskan dalam pilpres 2019 mendatang. Apalagi, dari segi kapasitas politik, Golkar tidak bisa berperan penting saat Aburizal minimal bisa cawapresnya Prabowo.  

Artinya, Golkar juga sudah kalah dari Gerindra yang pada saat pemilu 2014 masuk dalam nomor urut 3. Padahal, Golkar yang mendapatkan suara nasional nomor 2, bisa mengantarkan ketua umumnya menjadi presiden. Ini salah satu kesalahan fatal Golkar eranya Abirizal.

Kedua, Golkar Mengakar Sampai ke Desa

Tagline ‘Suara Golkar Suara Rakyat’ untuk saat ini (mohon maap) hanya sebuah anomali dan kontraproduktif. Dengan banyaknya konflik dan polemik kepemimpinan, secara tidak langsung sudah memengaruhi soliditas dan kolektivitas Golkar sebagai partai besar.

Padahal, tagline itu jelas, Golkar ingin mengembalikan kejayaan masa lalunya. Tapi mengapa saat eranya Aburizal, ‘Suara Golkar Suara Rakyat’ tidak membumi.

Ketiga, Mengakomodir Kader Muda Golkar

Kader muda Golkar sudah saatnya memberukan porsi kepada kader mudanya. Publik tahu, kader muda Golkar yang punya kapasitas justru diasingkan oleh Aburizal.

Bahkan, beberapa kader muda yang ngetop sekarang kadar ideologisnya belum senyawa dengan Golkar justru mendapatkan posisi empuk. Sebut misalkan, Tantowi Yahya dan Nurul Arifin yang menjadi fungsionaris karena menjadi anggota DPR. Ideologi mereka berdua adalah ideologi selebritis dan baru menuju ke ideologis Golkar. (Baca Juga : Selebritis, Jalan Kaki dan Jokowi)

Ketiga hal diatas, memang belum memadai menjadikan masa depan Golkar yang cerah dalam peta politik Indonesia. Namun, setidaknya Golkar bisa memulihkan nama baiknya dan beranjak bangkit menuju kejayaannya pada saat sera Soeharto.

Kabar Kabur Kibar Kabinet Jokowi-JK

Calon menteri yang akan menjadi pembantu Jokowi Dodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) rencananya akan diumumkan Minggu (26/10). Presiden sendiri sebenarnya memiliki waktu 14 hari untuk mengumumkan dan menetapkan menteri, sejak dilantik pada 20 Oktober 2014 mendatang. Publik nampak sudah tak sabar menanti pengumuman calon menteri tersebut.

Salah satu penyebab Presiden Jokowi menunda beberapa kali pengumuman menteri, karena mencari pengganti terhadap calon menteri yang berpotensi terjerat korupsi yang sebelumnya sudah diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terobosan Presiden Jokowi bermitra dengan KPK dalam menetapkan sosok para pembantunya, ditanggapi beragam oleh pengamat politik di media. Kubu pertama menilai, lambannya Jokowi mengumumkan menteri, bukan semata karena ada verifikasi KPK, melainkan ada tarik ulur kepentingan partai politik (parpol) untuk memaksakan kehendaknya sendiri.

Sementara, kubu lain menyebut, tidak apa lamban menetapkan pengumuman menteri terpenting pemerintahan kedepan terbebas dari penyakit akut yang bernama korupsi.

Bagi saya, Jokowi dan kabinetnya, apapun bentuknya nanti, bisa jadi tidak memuaskan pasangan Jokowi-JK sendiri. Saya yakin dan percaya, jika formula kabinet hanya berdasarkan kehendak Jokowi-JK nama-nama menteri sudah selesai. Namun, keduanya mencoba mengakomodir berbagai kepentingan, terutama dari partai politik pengusung. Wajar juga jika sang presiden dan wakil presiden merasakan ‘sakitnya itu disini’.

Tinggal satu garansi Jokowi-JK kepada publik. Bisakah para menteri yang akan bergabung dalam Kabinet Indonesia Hebat (KIH) ini, mampu bekerja sesuai dengan harapan rakyat? Atau malah menodai usaha perbaikan yang tengah dilakukan oleh mantan Walikota Solo dan Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) tersebut?

Membedah pembentukan menteri era Jokowi-JK, sejak awal ada penegasan yang disampaikan oleh Jokowi bahwa, kalangan profesional akan mendominasi jajaran menteri. Menteri yang berasal dari partai politik (parpol) kinerjanya memang kinerjanya kurang memuaskan.

Berbeda dengan menteri yang berasal dari profesional. Sebut saja Chairul Tanjung dan Dahlan Iskan di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Keduanya dari kalangan profesional. Terbukti, kinerja keduanya menawan dan banyak menuai pujian. Beda 180 derajat dengan menteri dari partai yang masih jauh dari harapan publik. (Baca juga : Pengusaha dan Pemerintahan Baru Jokowi-JK)

Lalu, apakah menteri era Jokowi-JK yang berasal dari kalangan profesional akan menunjukan taring yang sama? Masih butuh waktu. Minimal dalam 100 hari mereka harus bisa melakukan terbobosan signifikan untuk perbaikan Indonesia kedepan.  

Hal lain yang masih harus ditunggu adalah, benarkan Jokowi-JK sudah memberlakukan cleaning house policy dalam pembentukan menterinya? Atau jangan-jangan hanya bersih diluar, sementara dalamnya banyak noda yang akan mengotori perjalanan pemerintahan kedepan.